KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera A.Y Mebas, memilih meninggalkan ruang rapat (walk out) saat pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa sore (28/7/2026). Ia kecewa terhadap sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai Pemerintah Provinsi Kalteng kurang serius membahas arah kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, sejumlah pejabat yang seharusnya hadir hanya mengirim perwakilan, sehingga pembahasan tidak berjalan maksimal.
“Tim TAPD itu tidak serius. Yang hadir banyak yang mewakili,” tegas Ampera kepada wartawan usai meninggalkan ruang rapat.
Ampera mengungkapkan, kondisi itu tidak terjadi sekali. Hal serupa sudah berlangsung selama dua hari pembahasan, sehingga DPRD Kalimantan Tengah sulit mendapat penjelasan langsung dari para pengambil kebijakan soal rancangan anggaran yang dibahas.
“Sudah dua hari seperti ini terus. Katanya mau membahas anggaran, tapi yang hadir hanya perwakilan. Bagaimana pembahasannya bisa maksimal?” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya kehadiran pejabat organisasi perangkat daerah yang berwenang atas materi anggaran. Menurutnya, hanya unsur pengelola keuangan daerah yang terlihat hadir, sedangkan sejumlah kepala perangkat daerah tidak mengikuti rapat.
Hal itu, kata Ampera, menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah menghormati proses pembahasan anggaran bersama legislatif. Padahal, forum tersebut merupakan tahapan penting untuk menyusun arah pembangunan Kalteng pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini pembahasan KUPA-PPAS 2027, bukan agenda biasa. Kalau yang datang hanya mewakili, bagaimana keputusan strategis bisa dibahas secara serius?” katanya.
Ampera menegaskan, DPRD bertanggung jawab memastikan setiap rupiah anggaran tersusun tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga. Karena itu, rapat memerlukan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, bukan sekadar menyampaikan informasi.
Aksi walk out tersebut menjadi sinyal keras agar Pemprov Kalteng lebih menghargai proses pembahasan anggaran bersama dewan. Ampera berharap pada agenda berikutnya seluruh unsur TAPD hadir lengkap, sehingga pembahasan berjalan efektif, menghasilkan keputusan berkualitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. (adt)