KALAMANTHANA, Palangka Raya - DPRD Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah agar memastikan ketersediaan alokasi pembiayaan secara matang guna mengantisipasi ancaman darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perencanaan fiskal yang terperinci dinilai menjadi kunci agar eskalasi bencana dapat diredam secara cepat, taktis, dan tepat sasaran.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, mengemukakan bahwa kesiapan fisik personel dan kelengkapan alat pemadam tidak akan berdaya guna maksimal tanpa sokongan finansial yang memadai di lapangan.
“Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan,” ujar Yohannes, Rabu (29/7/2026).
Politisi senior tersebut menyadari bahwa pemda tengah menggenjot kebijakan efisiensi anggaran secara ketat. Kendati demikian, ia menegaskan sektor penanggulangan karhutla merupakan pos darurat yang sama sekali tidak boleh dikompromikan. Apabila alokasi dana murni di dalam APBD sudah menipis, pemerintah didorong tidak ragu mengambil diskresi dengan memanfaatkan skema pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan.
“Kalau menunggu APBD Perubahan cukup lama karena prosesnya baru berjalan sekitar September atau Oktober. Makanya, misalkan situasi sudah sangat mendesak, bisa diusulkan mendahului perubahan,” jelasnya.
Menanggapi situasi darurat tersebut, ia memastikan jajaran legislatif berkomitmen penuh mengawal sekaligus memberi lampu hijau terhadap setiap kebijakan taktis eksekutif demi mencairkan anggaran darurat tepat waktu.
Menutup pandangannya, Yohannes mengingatkan bahwa kelambanan dalam merespons ancaman titik api justru berisiko melipatgandakan kerugian material maupun finansial di kemudian hari.
“Intinya yang penting cepat saja, baik dari sisi penanganan maupun kebutuhan anggaran. Sebab jika kita terlambat menangani bencana ini, anggaran yang dibutuhkan justru akan jauh lebih besar,” pungkasnya. (adt)