KALAMANTHANA, Jakarta – Belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, tapi tiga perwira tinggi yang terseret kasus penyadapan ilegal terhadap presiden sudah “dikandangkan”.

Ketiganya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiganya dicopot Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dari jabarannya.

Mutasi itu tertuang dalam telegram Kapolri No: ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2926 yang diumumkan Minggu 22 November 2026.

Adapun, ketiganya dimutasi menjadi pelayanan markas (yanma). Ketiganya masih dan akan menjalani pemeriksaan atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Irjen Ahrie Sonta Nasution sebelumnya adalah Kepala Dividi Hukum Polri, sedangkan Eko Hadi Santoso merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

Adapun Slamet Uliandi merupakan Kepala Divisi TIK Polri sekaligus sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

Tiga tersangka itu merupakan bagian dari 107 perwira polisi yang dimutasi dalam telegram tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

"Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujarnya.

Dengan adanya mutasi itu, Isir mengharapkan organisasi Polri semakin sehat dengan terus meningkatkan inovasi dalam melayani masyarakat.

"Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," ucap dia. (*)