KALAMANTHANA, Muara Teweh - Perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat sangat penting.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, Shalahuddin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Teweh Timur, Kamis (5/2/2026).
Bupati Shalahuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Musrenbang merupakan forum strategis perencanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip gotong royong. “Melalui forum ini kita memastikan aspirasi, kebutuhan, dan potensi lokal dapat terakomodasi dalam rencana kerja pemerintah daerah,” kata bupati.
Musrenbang Kecamatan bertujuan menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan agar sejalan dengan visi terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan, serta mendukung visi pembangunan nasional melalui Asta Cita.
Bupati juga menekankan bahwa tahun 2027 merupakan tahun strategis dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025–2030, dengan tema pembangunan Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah.
“Tema ini menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, lebih terukur, dan menghasilkan dampak nyata. Untuk itu, dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Dalam mendukung tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan 11 program unggulan dan 12 program prioritas infrastruktur sebagai landasan pembangunan lima tahun ke depan.
Untuk tahun 2027, Bupati menyebutkan sejumlah prioritas infrastruktur, di antaranya pembangunan tiga jembatan utama, pelebaran dan pembangunan jalan strategis, penataan kawasan perkotaan, pembangunan sport center, SPAM IKK, rehabilitasi RSUD Muara Teweh, serta normalisasi Sungai Bengaris.
Bupati Shalahuddin juga mengarahkan agar seluruh usulan program berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan, memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha, serta tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
“Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, namun dengan perencanaan yang matang, penetapan prioritas yang jelas, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya. (sly)
