KALAMANTHANA, Palangka Raya – Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,50% menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling mengejutkan pasar. Di tengah ekspektasi bahwa suku bunga akan tetap bertahan, keputusan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa bank sentral mengendus adanya risiko yang harus segera diantisipasi.
Bagi masyarakat awam, kenaikan suku bunga kerap diidentikkan dengan naiknya bunga kredit, cicilan yang membengkak, dan potensi perlambatan ekonomi. Namun bagi pelaku pasar, langkah ini dipandang sebagai strategi krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempertahankan kepercayaan investor.
Dinamika ini turut memantik perhatian Ekonom Kalimantan Tengah, Rio Kriswana, S.AP., M.M., CRGP., CRM. Ia membedah lebih dalam mengenai urgensi di balik naik-turunnya BI Rate serta apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar kebijakan Bank Indonesia.
“Tentu hal ini menjadi perhatian kita bersama untuk melihat lebih jauh apa yang sedang terjadi. Perlu kajian-kajian mendalam, terutama mengenai potensi perubahan ekonomi dari skala nasional hingga lokal,” ujar Rio.
Ekonom muda asal Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat (Kobar) ini menjelaskan bahwa perekonomian global saat ini berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik di berbagai kawasan, potensi gangguan rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi, hingga keperkasaan dolar Amerika Serikat (AS) telah menciptakan tekanan hebat bagi banyak negara berkembang.
Dalam situasi sekrusial ini, investor global cenderung mencari aset yang lebih aman (safe haven).
“Akibatnya, terjadi pelarian modal (capital outflow) dari negara berkembang menuju instrumen yang risikonya lebih rendah. Tekanan tersebut kemudian menghantam nilai tukar, arus modal, hingga stabilitas pasar keuangan domestik,” jelas Alumni Lemhannas Angkatan II tahun 2024 tersebut.
Melihat situasi global tersebut, Rio menilai Bank Indonesia berusaha bertindak responsif melalui instrumen suku bunga. Secara sederhana, ia merangkum empat tujuan utama kenaikan BI Rate: menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menahan tekanan inflasi, menjaga kepercayaan investor dan menstabilkan pasar keuangan domestik.
“Logikanya cukup sederhana. Ketika suku bunga naik, daya tarik deposito dan obligasi akan meningkat. Investor menjadi lebih tertarik untuk menempatkan dananya di Indonesia, sehingga tekanan terhadap rupiah berkurang dan inflasi barang impor (imported inflation) dapat lebih terkendali. Dari sudut pandang stabilitas jangka pendek, langkah ini sangat bisa dipahami,” imbuhnya.
Meski demikian, Rio melempar pertanyaan kritis: Apakah kebijakan ini merupakan solusi konkret atau hanya sekadar penahan guncangan sementara?
Jika merujuk pada data makro, Rio mengakui fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih kokoh. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, inflasi yang terkendali, kesehatan perbankan nasional yang terjaga, cadangan devisa yang kuat, serta konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi motor utama pertumbuhan. Indonesia juga diuntungkan oleh kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan program hilirisasi yang terus berjalan.
"Namun, fundamental yang kuat bukan berarti kita kebal terhadap tekanan eksternal," tegas pria yang memegang sertifikasi penguji perbankan tersebut.
Masalah utamanya adalah tingginya sensitivitas pasar domestik terhadap arus modal global dan sentimen investor internasional. Sentimen inilah yang langsung memberikan dampak instan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Rio menjelaskan, kenaikan BI Rate biasanya menjadi sentimen yang kurang bersahabat bagi pasar saham dalam jangka pendek karena beberapa faktor:
•Biaya pinjaman perusahaan meningkat, sehingga ekspansi bisnis menjadi lebih mahal.
•Konsumsi masyarakat berpotensi melambat.
•Investor mendapatkan alternatif investasi yang lebih minim risiko dan menarik di sektor deposito atau obligasi.
“Akibatnya, IHSG sering kali terkoreksi sesaat setelah kenaikan suku bunga diumumkan. Namun, penting untuk dipahami bahwa pasar saham dan ekonomi riil tidak selalu bergerak searah. IHSG bergerak berdasarkan ekspektasi, sedangkan ekonomi riil bergerak berdasarkan produktivitas. Penurunan IHSG tidak serta-merta berarti ekonomi kita memburuk, melainkan pasar sedang melakukan penyesuaian terhadap realitas baru,” urainya.
Bagian yang paling krusial untuk dicermati pasca-kenaikan BI Rate adalah kualitas dana asing yang masuk. Menurut Rio, jika dana yang masuk berupa investasi produktif (seperti pembangunan pabrik, investasi industri, proyek hilirisasi, dan pengembangan teknologi), maka dampaknya akan memperkuat struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Namun, jika yang masuk mayoritas adalah modal portofolio jangka pendek atau hot money, maka stabilitas yang tercipta sifatnya semu dan sementara. Karakter hot money itu masuknya cepat, keluarnya pun lebih cepat. Hari ini masuk karena bunganya menarik, besok bisa langsung keluar saat ada peluang yang lebih cuan di negara lain. Inilah mengapa kenaikan suku bunga sering dianggap sebagai instrumen stabilisasi, bukan solusi struktural,” papar Rio.
Di sisi lain, Rio menyoroti variabel ekonomi non-statistik yang sangat menentukan arah pasar, yaitu kepercayaan (trust). Investor tidak hanya membeli angka pertumbuhan, melainkan membeli keyakinan masa depan, konsistensi regulasi, kepastian hukum, serta program nasional yang terukur.
Selain indikator formal, Rio juga mendeteksi mulai munculnya fenomena Lipstick Economy (Lipstick Effect) di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika masyarakat mulai menahan diri dari pembelian besar—seperti rumah atau kendaraan—namun mengalihkan uangnya ke barang konsumsi kecil demi mendapatkan kepuasan emosional instan (instant gratification).
“Contohnya seperti pembelian kopi premium, skincare, kosmetik, makanan kekinian, hingga hiburan digital. Sekilas konsumsi terlihat kuat, pusat perbelanjaan dan kafe tetap ramai, padahal itu bisa jadi merupakan sinyal bahwa masyarakat sedang menahan pengeluaran untuk sektor-sektor yang lebih besar,” tambahnya.
Pada akhirnya, Rio menegaskan bahwa tantangan ekonomi Indonesia hari ini bukan sekadar urusan nilai tukar, inflasi, atau suku bunga semata. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun kemandirian ekonomi agar tidak terlalu rapuh digoyang sentimen global.
Indonesia membutuhkan penetrasi investasi produktif yang lebih masif, industrialisasi yang kokoh, penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pendalaman pasar keuangan domestik.
“Kenaikan BI Rate menjadi 5,50% adalah langkah taktis yang diperlukan untuk menjaga stabilitas di tengah badai ketidakpastian global. Namun, kebijakan ini jangan dilihat sebagai solusi akhir. Ini adalah alat untuk membeli waktu,” pungkas Rio.
Waktu yang diperoleh dari stabilitas sementara ini, menurutnya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memperkuat fondasi ekonomi riil dan membangun kembali kepercayaan pasar.
“Uang bisa masuk hari ini karena suku bunga yang tinggi. Tetapi, investasi jangka panjang hanya akan menetap ketika sebuah negara mampu menawarkan kepastian dan arah pembangunan yang jelas. Stabilitas menjaga ekonomi kita tetap berdiri hari ini, namun kepercayaan dan fundamental yang kuatlah yang menentukan seberapa jauh ekonomi Indonesia mampu melangkah di masa depan,” tutupnya. (sly)
