KALAMANTHANA, Sampit – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memasuki fase paling krusial.

Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus hingga September, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan, turun langsung ke Kotawaringin Timur untuk memastikan seluruh upaya pencegahan dan penanganan karhutla berjalan optimal.

Kedatangan Kapolda disambut Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor bersama Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain. Kunjungan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan pemerintah daerah dan jajaran kepolisian dalam menghadapi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan.

Sebelum meninjau langsung ke lapangan, Kapolda melaksanakan patroli udara untuk memantau perkembangan kondisi karhutla di sejumlah wilayah. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan titik-titik panas dan area yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas apabila tidak segera ditangani.

Kapolda menegaskan, Agustus hingga September merupakan periode paling rawan terjadinya karhutla di Kalimantan Tengah. Karena itu, seluruh personel diminta meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat patroli darat maupun udara, serta mengoptimalkan deteksi dini agar setiap titik api dapat dipadamkan sebelum meluas.

"Agustus sampai September merupakan masa paling rawan. Seluruh personel harus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat patroli, dan memastikan setiap titik api segera ditangani. Jangan sampai api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar," tegasnya, Selasa (4/8/2026)

Selain memperkuat langkah pencegahan, Kapolda juga memerintahkan agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tindakan hukum harus menjadi efek jera sekaligus bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat dari dampak kabut asap.

Ia menekankan bahwa pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap wilayah rawan, serta sinergi antara Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah munculnya kebakaran baru.

Di Kotim, status tanggap darurat karhutla dan kekeringan telah diberlakukan. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat patroli terpadu, operasi pemadaman, serta dukungan water bombing di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Melalui pengawasan yang diperketat, respons cepat di lapangan, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan jumlah titik api dapat ditekan sejak dini sehingga dampak kabut asap, kerusakan lingkungan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat selama puncak musim kemarau dapat diminimalkan. (su)