KALAMANTHANA, Jakarta – Menyeruak isu soal pencekalan ke luar negeri terhadap dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis. Kementerian Imipas dan Kemenko Kumham Imipas buka suara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengaku belum menerima laporan soal pencekalan Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri itu.
Untuk memastikan kebenaran isu yang tengah beredar di tengah masyarakat, ia akan mengecek langsung ke otoritas imigrasi.
“Kalau Pak Tito saya belum bisa jawab ini. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas atau Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri,” ujar Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin 9 November 2026.
Yusril Ihza Mahendra menekankan dirinya belum mengetahui nama mantan Kapolri itu juga disebut-sebut dicekal berpergian berkaitan ke luar negeri.
Bantahan kemudian disampaikan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko. Dia membantah adanya penerapan status cegah terhadap Tito Karnavian dan Idham Azis terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hendarsam Marantoko mengatakan pencegahan terhadap nama-nama akan dilakukan jika adanya permohonan dari institusi lain yang melakukan proses penegakan hukum.
Akan tetapi kata dia, sampai saat ini belum ada permintaan pencegahan atas nama Tito Karnavian ataupun Idham Azis yang sampai ke imigrasi.
“Sampai saat ini belum ada,” kata Hendarsam.
Belakangan masif di medsos yang mengabarkan tentang dugaan keterlibatan Tito Karnavian dan Idham Aziz dalam skandal penyadapan terhadap Presiden. Bahkan sejumlah kabar di medsos juga. menyebutkan dua mantan Kapolri itu sudah ditangkap dan berstatus tersangka.
Kabar tersebut, pun dibantah oleh Mabes Polri. Kepala Bareskrim Asep Safruddin menegaskan, kabar yang beredar di medsos tentang adanya peran inisial TK dan IA dalam kasus yang sudah menjerat Jenderal LSP, ASN, EH, dan SU itu merupakan informasi bodong.
“Info itu tidak benar,” kata Asep kepada wartawan.
Asep menjelaskan pengusutan skandal penyadapan saat ini masih berkutat soal pembuktian terhadap empat perwira tinggi kepolisian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Karo Penmas Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pekan lalu menyampaikan, informasi-informasi yang beredar di medsos itu tetap menjadi sumber pendalaman.
Bukan cuma menyeret para mantan Kapolri, sejumlah pegiat di medsos menyampaikan tentang sedikitnya 6.000 nomor kontak komunikasi yang disadap oleh Jenderal LSP, ASN, EH, dan SU.
Selain Presiden, para tersangka itu juga melakukan penyadapan dan ilegal akses komunikasi terhadap sejumlah mantan presiden, pemimpin partai politik (parpol), kalangan menteri, pengusaha, insan media, termasuk para aktivis, dan LSM. (*)
