KALAMANTHANA, Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suparjan Efendi, mengapresiasi materi yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara, R. Firmansyah, S.H., mengenai dasar hukum, kedudukan, dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
Materi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa yang berlangsung di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara, belum lama ini.
Menurut Suparjan Efendi, pemaparan dari Kajari sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai aspek hukum dalam pembentukan produk hukum di tingkat desa.
Ia mengatakan, Perdes memiliki peran strategis sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, setiap Perdes harus memiliki dasar hukum yang jelas dan disusun sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kami mengapresiasi materi yang disampaikan Kajari Barito Utara. Ini sangat bermanfaat bagi kepala desa dan BPD agar semakin memahami bagaimana menyusun Peraturan Desa yang benar, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukumnya," ujarnya.
Ia menilai, pemahaman terhadap ketentuan hukum diperlukan agar pemerintah desa tidak keliru dalam menetapkan regulasi yang nantinya menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan berbagai program pembangunan.
Suparjan juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes. Kedua unsur pemerintahan desa tersebut harus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar setiap peraturan dihasilkan melalui mekanisme pembahasan yang tepat.
Selain itu, ia mengingatkan agar penyusunan Perdes memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Jangan sampai ada Perdes yang dibuat tanpa memperhatikan dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, materi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan ini harus benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh kepala desa dan BPD," tegasnya.
Suparjan berharap kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, produk hukum yang dihasilkan setiap desa di Kabupaten Barito Utara diharapkan memiliki kualitas dan kepastian hukum, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. (Sly).
