KALAMANTHANA, Sampit – Ancaman banjir di sejumlah wilayah daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlu diantisipasi dengan langkah yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menyangkut pembenahan sungai dan drainase, kesiapan pelayanan kesehatan hingga akses transportasi masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kotim Dapil IV, Devi, menilai penanganan banjir tidak seharusnya hanya dilakukan ketika air mulai menggenangi permukiman. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan masyarakat di wilayah rawan banjir agar berbagai dampak yang mungkin muncul bisa diantisipasi lebih awal.
Menurutnya, ketika banjir terjadi, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan sekadar rumah dan jalan yang terendam. Aktivitas ekonomi, mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok hingga akses mendapatkan pelayanan kesehatan berpotensi ikut terganggu.
Karena itu, ia meminta seluruh instansi terkait mulai mempersiapkan langkah penanganan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Yang perlu kita pikirkan bukan hanya bagaimana mengatasi air ketika banjir datang, tetapi juga bagaimana masyarakat tetap bisa beraktivitas dan mendapatkan pelayanan. Jangan sampai saat kondisi sudah darurat, baru semuanya sibuk menyiapkan kebutuhan," ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya adalah Desa Sei Ubar Mandiri. Kondisi aliran sungai di kawasan tersebut dinilai perlu mendapat penanganan agar tidak menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir ketika debit air meningkat.
Devi mengungkapkan, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Kotim. Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pembersihan sungai dengan mengerahkan peralatan yang sesuai kebutuhan di lapangan.
Namun, pelaksanaan pekerjaan tersebut masih menghadapi kendala ketersediaan alat. Peralatan yang diperlukan diketahui masih digunakan atau masuk dalam antrean pekerjaan lain sehingga belum dapat dipastikan kapan pembersihan sungai bisa dilaksanakan.
Meski demikian, ia berharap rencana tersebut tetap menjadi perhatian dan dikawal hingga terealisasi. Menurutnya, kondisi sungai tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan, terlebih ketika masyarakat mulai menghadapi potensi peningkatan debit air pada musim hujan.
"Kami sudah menyampaikan kepada Bupati agar alat yang dibutuhkan bisa diarahkan untuk membantu pembersihan sungai. Memang sekarang masih ada antrean penggunaan alat, tetapi kami berharap penanganan ini tetap menjadi perhatian sehingga tidak terus tertunda," katanya.
Selain pembenahan sungai, Devi juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan. Puskesmas yang berada di kawasan berpotensi terdampak banjir diharapkan memiliki perencanaan pelayanan ketika akses menuju fasilitas kesehatan terganggu.
Hal itu penting karena dalam situasi banjir, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan medis. Bahkan, kondisi darurat dapat meningkatkan kebutuhan penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang sakit, lanjut usia, anak-anak maupun kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia berharap puskesmas dapat mempersiapkan kebutuhan pelayanan sejak dini, termasuk mengantisipasi kemungkinan kesulitan mobilitas tenaga kesehatan maupun masyarakat yang hendak berobat.
"Kami berharap puskesmas di wilayah rawan banjir benar-benar mempersiapkan diri. Pelayanan kesehatan jangan sampai terhenti hanya karena kondisi jalan atau lingkungan sedang terdampak banjir. Masyarakat tetap harus mendapatkan pelayanan," tegasnya.
Persoalan transportasi juga menjadi perhatian tersendiri. Devi menyebut, ketika jalur darat tidak dapat dilalui akibat genangan, sebagian masyarakat harus menyesuaikan mobilitas dengan menggunakan transportasi air seperti kelotok.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian pemerintah, terutama agar masyarakat tidak kehilangan akses untuk menjangkau fasilitas pelayanan, memperoleh kebutuhan pokok maupun menjalankan aktivitas penting lainnya.
Menurutnya, akses transportasi di kawasan rawan banjir perlu masuk dalam perencanaan penanganan bencana. Dengan demikian, ketika jalur darat terganggu, masyarakat tetap memiliki alternatif mobilitas yang aman dan memungkinkan.
Ia menilai, kesiapan menghadapi banjir harus dibangun melalui koordinasi lintas instansi. Penanganan sungai, kesiapan fasilitas kesehatan dan dukungan transportasi merupakan bagian yang saling berkaitan dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.
Devi berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut secara bertahap, dengan memprioritaskan wilayah yang membutuhkan penanganan segera. Aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan alokasi penanganan.
"Harapan kami, jangan menunggu sampai banjir benar-benar mengganggu kehidupan masyarakat. Persiapannya harus dimulai sekarang, baik dari kondisi sungai, pelayanan kesehatan maupun akses transportasi. Dengan begitu, ketika banjir terjadi, masyarakat tidak menghadapi kesulitan yang lebih besar," pungkasnya. (su)
