KALAMANTHANA, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan PT Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang menggelar sosialisasi implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur tersebut dibuka Asisten III Setda Barito Timur, Edius Uhing, mewakili Bupati M. Yamin. Sosialisasi diikuti para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6292/GAH.00/10-16/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 tentang percepatan penyelesaian implementasi SP2D Online Tahun 2026.
Dalam sambutan tertulis Bupati M. Yamin yang dibacakan Edius Uhing, disampaikan, penerapan SP2D Online menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Sistem digital tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam pemaparan materi, Bank Kalteng menjelaskan mekanisme penerapan SP2D Online yang mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dengan sistem perbankan Bank Kalteng.
Melalui integrasi tersebut, SP2D yang telah disetujui dalam SIPD RI akan dikirim secara otomatis ke Cash Management System (CMS) Bank Kalteng untuk diverifikasi dan diproses sesuai kewenangan sebelum diteruskan ke sistem perbankan.
Mekanisme ini diharapkan mempercepat pencairan dan pembayaran dana daerah sekaligus memudahkan pemantauan status transaksi. Melalui CMS, pengguna dapat memeriksa detail transaksi serta memberikan otorisasi sebelum transaksi diproses.
Sistem tersebut juga mendukung persetujuan sejumlah transaksi secara sekaligus sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis.
Dalam penerapannya, mekanisme transaksi disesuaikan dengan jenis SP2D dan rekening tujuan. Untuk transaksi Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Uang Persediaan (UP), serta Langsung (LS) barang dan jasa ke rekening Bank Kalteng, pengiriman dokumen fisik ke pihak bank tidak lagi diperlukan.
Sementara itu, transaksi LS gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta LS barang dan jasa yang ditujukan ke rekening bank lain, masih memerlukan dokumen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan kesiapan penerapan sistem, pemerintah daerah perlu menyelesaikan sejumlah tahapan. Di antaranya, perjanjian kerja sama dengan Bank Kalteng, registrasi CMS, pemetaan rekening, serta penyesuaian nomor rekening menjadi format 13 digit.
Selanjutnya, uji operasional dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026. Kegiatan ini melibatkan Pusdatin Kemendagri, Bank Kalteng, BPKAD, dan perangkat daerah teknis melalui transaksi percontohan dari beberapa jenis SP2D.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Barito Timur mendorong seluruh perangkat daerah dan kecamatan segera menyiapkan kelengkapan administrasi serta rekening tujuan agar implementasi sistem berjalan sesuai jadwal.
Koordinasi dan kesiapan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam penerapan SP2D Online. Dengan sistem digital ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin cepat, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi proses administrasi secara manual. (Anigoru).
