KALAMANTHANA, Sampit – Kepala BKPSDM Kotawaringin Timur Kamaruddin Makkalepu memberi peringatan kepada calon peserta seleksi CPNS 2026 di wilayahnya. Apa itu?
Dia menegaskan informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial, tak bisa dijadikan dasar bagi calon peserta seleksi CPNS 2026.
Kamarudin menyitir soal waktu pendaftaran seleksi CPNS 2026 yang ramai jadi perbincangan di media sosial. Sebab, hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai jadwal tersebut.
Ia meminta calon pelamar lebih berhati-hati agar tidak salah memahami informasi yang belum memiliki dasar pengumuman resmi.
“Memang ada informasi yang menyebutkan seleksi berlangsung November. Namun, kami belum bisa memastikan hal itu. Jadwal pelaksanaan harus mengacu pada keputusan dan pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain penetapan kuota, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum rekrutmen benar-benar dilaksanakan.
BKPSDM biasanya akan mendapatkan arahan teknis melalui koordinasi lanjutan, termasuk forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).
Forum tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai mekanisme, petunjuk pelaksanaan, serta persiapan instansi yang memperoleh alokasi kebutuhan pegawai. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga terlibat dalam penyelenggaraan seleksi melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Namun, sampai saat ini BKPSDM Kotim belum menerima undangan FGD ataupun petunjuk teknis lanjutan. Dengan demikian, belum ada tahapan penerimaan yang dapat dipastikan untuk diumumkan kepada masyarakat.
Bagi masyarakat yang menargetkan formasi CPNS di Kotim, masa menunggu ini dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri.
Mulai dari memeriksa kelengkapan dokumen, memahami persyaratan umum, hingga mempelajari materi yang berpotensi diujikan dalam seleksi.
Sementara itu, kepastian pembukaan rekrutmen tetap bergantung pada penetapan pemerintah pusat. Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi jadwal maupun kuota yang belum terverifikasi.
Pemkab Kotawaringin Timur sebelumnya telah mengajukan sebanyak 365 formasi CPNS. Usulan tersebut menjadi gambaran kebutuhan aparatur di daerah, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan.
Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian berapa banyak formasi yang akan mendapatkan persetujuan.
“Untuk usulan Kotawaringin Timur masih 365 formasi. Sampai sekarang kami belum menerima keputusan resmi mengenai alokasi yang disetujui. Karena itu, kami masih terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB,” jelas Kamaruddin Makkalepu.
Dari jumlah tersebut, kebutuhan tenaga guru mendominasi usulan formasi. Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga mengusulkan tenaga kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Kebutuhan tersebut berkaitan dengan upaya memenuhi ketersediaan aparatur pada sektor-sektor pelayanan dasar.
Meski demikian, besarnya kebutuhan yang diajukan daerah tidak otomatis membuat seluruh formasi dapat langsung dibuka untuk penerimaan.
Pemerintah pusat nantinya akan menetapkan jumlah alokasi yang diberikan kepada masing-masing instansi. Setelah keputusan itu diterbitkan, barulah pemerintah daerah dapat mengetahui ruang penerimaan yang tersedia sekaligus menyiapkan tahapan berikutnya. (*)
