KALAMANTHANA, Paangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakor yang digelar secara virtual berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemangku kepentingan yang terlibat. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi persoalan inflasi di daerah.
“Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” ujarnya.
Yuas juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian proyek strategis pendukung ketahanan pangan, seperti rice milling unit (RMU) dan pabrik pakan ternak di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera dioperasionalkan agar tidak menjadi proyek mangkrak dan benar-benar menopang stabilitas pangan daerah.
Selain itu, ia mengingatkan agar setiap rapat koordinasi menghasilkan langkah konkret dan tidak berhenti pada tataran pembahasan semata. “Rapat ini harus menghasilkan aksi nyata, sehingga pengendalian inflasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Rakor tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung program nasional pembangunan perumahan rakyat. (mit).