KALAMANTHANA, Sampit – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur mulai memukul agenda besar daerah. Salah satunya pawai pembangunan yang semula disiapkan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan, kondisi di lapangan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut.
Menurut Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, pawai tidak tepat dipaksakan ketika masyarakat masih menghadapi dampak asap karhutla.
“Karena situasi karhutla, pawai pembangunan tahun ini kita tidak laksanakan. Nanti kita arahkan ke rangkaian Hari Jadi Kotim 2027, tentunya tetap menyesuaikan kondisi saat itu,” kata Halikinnor, Selasa 15 September 2026.
Ia menjelaskan, persoalan karhutla juga berpengaruh terhadap kesiapan peserta. Pawai membutuhkan persiapan kendaraan dan perlengkapan yang cukup panjang, sedangkan kondisi udara yang tidak menentu membuat persiapan tersebut sulit dilakukan secara optimal.
“Kalau dipaksakan dalam kondisi seperti ini, persiapannya tidak akan maksimal. Kabut asap juga menjadi kendala bagi peserta untuk menyiapkan kendaraan dan perlengkapan,” ujarnya.
Pergeseran agenda tersebut menjadi salah satu dampak lain dari karhutla yang terjadi di Kotim. Gangguan yang ditimbulkan tidak hanya menyasar aktivitas masyarakat, tetapi mulai merambah kegiatan publik yang sebelumnya telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.
Pawai pembangunan sendiri biasanya menjadi salah satu kegiatan yang cukup ramai. Pesertanya berasal dari berbagai unsur, sementara masyarakat juga berkumpul di sepanjang jalur yang dilalui untuk menyaksikan kendaraan hias dan berbagai penampilan.
Kondisi tersebut membuat faktor kesehatan dan keselamatan menjadi pertimbangan penting. Terlebih, kabut asap dapat memburuk ketika terjadi peningkatan aktivitas kebakaran dan kondisi cuaca tidak mendukung.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah memilih mengalihkan perhatian pada penanganan karhutla. Upaya pemadaman, pemantauan titik api serta perlindungan masyarakat dari dampak asap menjadi prioritas dibandingkan mempertahankan agenda yang berpotensi mengumpulkan massa.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (22/8/2026) tersebut akhirnya tidak terlaksana. Pemerintah daerah memilih menggesernya ke momentum Hari Jadi Kotim pada 2027 karena kondisi karhutla dan kabut asap belum memungkinkan untuk menggelar kegiatan dengan melibatkan banyak orang.
Meski batal tahun ini, pawai pembangunan tidak sepenuhnya dihapus. Pemerintah berencana memasukkannya kembali dalam rangkaian Hari Jadi Kotim pada 2027.
Namun, pelaksanaannya belum menjadi kepastian mutlak. Kondisi karhutla dan kualitas udara tetap akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum kegiatan tersebut benar-benar dijadwalkan.
Halikinnor menegaskan, pemerintah tidak ingin sekadar mengejar terlaksananya agenda, tetapi mengabaikan kondisi masyarakat. Jika nantinya situasi sudah memungkinkan, pawai diharapkan dapat digelar dengan persiapan yang lebih matang.
“Yang paling penting sekarang penanganan karhutla dan kondisi masyarakat. Kalau keadaan sudah memungkinkan, pawai bisa kita laksanakan pada momentum Hari Jadi nanti,” pungkasnya. (su)