KALAMANTHANA, Palangka Raya – Keterbatasan anggaran daerah dan tingginya biaya konstruksi menjadi kendala dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah. DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar peningkatan kualitas jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menyebut pembangunan jalan membutuhkan biaya sekitar Rp10 miliar per kilometer. Nilai tersebut bahkan dapat meningkat, bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan pengerjaan di lapangan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Menurut Lohing, keterbatasan dana membuat pemerintah lebih banyak melakukan pemeliharaan rutin, seperti menambal lubang dan memperbaiki kerusakan ringan. Sementara itu, peningkatan konstruksi secara permanen masih membutuhkan pembiayaan yang lebih besar.
Ia menilai kondisi geografis Kalteng yang luas membuat pembangunan jalan memerlukan dukungan pendanaan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai dinilai dapat memperlancar mobilitas warga, menekan biaya distribusi, membuka akses ke sentra pertanian dan perkebunan, serta menarik investasi.
Lohing berharap sinergi pemerintah provinsi dan pusat melalui APBN dapat mempercepat peningkatan ruas jalan prioritas, memperkuat konektivitas antardaerah, dan mendorong pemerataan pembangunan hingga pelosok Kalteng. (adt)