KALAMANTHANA, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran honor relawan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, mengatakan, penambahan anggaran tersebut terungkap saat pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama pihak terkait.
“Makanya kemarin BKAD menyatakan sudah ada dianggarkan sekitar Rp2 miliar. Tambahan itu melalui BTT untuk mendukung penanganan karhutla,” katanya, Kamis (1/10/2026).
Dia menjelaskan, anggaran tersebut disiapkan untuk memenuhi sejumlah kewajiban pemerintah daerah selama masa tanggap darurat karhutla. Salah satunya, pembayaran honor para relawan yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran di lapangan.
Menurut Rusdiansyah, DPRD turut mempertanyakan persoalan pembayaran honor relawan saat pembahasan APBD Perubahan. Hal itu menyusul adanya laporan dan keluhan mengenai honor yang belum seluruhnya dibayarkan.
“Nah, kenapa kami mendengar bahwa banyak relawan itu belum dibayar. Keluhan itu pasti masuk ke kami,” ujarnya.
Meski demikian, Rusdiansyah menegaskan, keterlambatan pembayaran tersebut bukan disebabkan tidak tersedianya anggaran. Saat ini, APBD Perubahan 2026 masih menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah sehingga belum dapat dilaksanakan.
“Karena APBD kita sedang dievaluasi gubernur. Jadi belum pengesahan. Kalau APBD-nya sudah, setelah evaluasi gubernur selesai, baru bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Dia menambahkan, tambahan dana melalui BTT nantinya akan digunakan sesuai kebutuhan penanganan karhutla yang dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Rusdiansyah berharap proses evaluasi APBD Perubahan 2026 dapat segera rampung agar anggaran tersebut bisa direalisasikan dan kewajiban pembayaran yang masih tertunda dapat diselesaikan.
Dia juga menilai, pembayaran honor perlu segera dituntaskan sebagai bentuk pemenuhan hak para relawan yang telah bekerja membantu pemadaman dan pengendalian karhutla selama musim kemarau. (Mit).