KALAMANTHANA, Sampit – Pengelolaan perkebunan plasma di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pemerataan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Pasalnya, besarnya potensi lahan plasma yang dikelola melalui koperasi dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan bagi para anggotanya.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyoroti dugaan ketimpangan dalam pembagian hasil perkebunan plasma. Ia menilai, masih terdapat kesenjangan antara potensi usaha perkebunan yang dikelola dengan pendapatan yang diterima sebagian anggota koperasi.
Menurut Rimbun, berdasarkan gambaran yang disampaikan dalam pembahasannya, luas perkebunan plasma yang dikelola melalui koperasi di Kotim mencapai hampir 55 ribu hektare. Namun, besarnya luasan tersebut belum otomatis membuat seluruh masyarakat yang tergabung dalam koperasi menikmati hasil ekonomi secara layak.
Ia menyebut, persoalan ini menjadi perhatian karena program plasma sejatinya dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan perkebunan perusahaan.
“Kalau melihat luasan dan potensi kebun plasma yang dikelola koperasi, sebenarnya sangat besar. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hasilnya bisa dirasakan secara nyata oleh anggota. Jangan sampai potensi yang besar tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Rimbun, Selasa (17/11/2026).
Ia juga mempertanyakan pola pengelolaan sejumlah koperasi yang dinilai perlu dievaluasi. Sebab, muncul indikasi bahwa kondisi ekonomi pengurus justru lebih baik dibandingkan sebagian anggota yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Rimbun bahkan mengungkapkan adanya informasi mengenai anggota koperasi yang hanya menerima pembagian hasil sekitar Rp100 ribu dalam kurun waktu tiga bulan. Sementara pada koperasi lainnya, terdapat informasi anggota memperoleh sekitar Rp500 ribu dalam periode yang sama.
“Jangan sampai pengurus justru lebih menikmati hasilnya, sementara anggota yang menjadi bagian penting dari koperasi belum merasakan kesejahteraan. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah internal koperasi semata. Pengelolaan plasma berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan masyarakat, sehingga perlu ada keterbukaan mengenai administrasi, hasil produksi, biaya operasional, hingga mekanisme pembagian pendapatan.
Dengan transparansi yang baik, anggota koperasi dapat mengetahui secara jelas perkembangan usaha perkebunan serta dasar perhitungan hasil yang mereka terima. Hal itu juga penting untuk membangun kepercayaan antara pengurus dan anggota.
DPRD Kotim pun menyambut positif rencana pemerintah daerah menyusun peraturan daerah (Perda) tentang plasma. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban plasma oleh perusahaan perkebunan.
Rimbun berharap, penyusunan regulasi nantinya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga memastikan pengelolaan koperasi berjalan secara sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, keberadaan perkebunan plasma benar-benar menjadi peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Luasnya lahan dan besarnya potensi perkebunan sawit di Kotim harus sejalan dengan manfaat yang diterima anggota, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. (Su).