KALAMANTHANA, Muara Teweh  - Langkah pemerintah kabupaten yang melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026), mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto.

Menurutnya, harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan regulasi memiliki landasan hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.

Ia menilai enam Ranperbup yang dibahas memiliki cakupan strategis karena menyentuh sejumlah sektor penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, investasi, pengelolaan keuangan daerah hingga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan. Harmonisasi ini penting agar setiap peraturan yang nantinya ditetapkan benar-benar berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya," ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Ardianto berharap pembahasan enam Ranperbup tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan regulasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi nyata di Kabupaten Barito Utara.

Menurutnya, setiap kebijakan yang dituangkan dalam peraturan bupati harus memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Yang terpenting, setelah melalui proses harmonisasi dan nantinya ditetapkan menjadi peraturan, implementasinya harus berjalan dengan baik. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah terus diperkuat untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, terarah, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Melalui proses tersebut, enam Ranperbup diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara. (Sly).