KALAMANTHANA, Sampit – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), kesiapan pasokan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian DPRD. Pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak membebani daya beli warga di tengah meningkatnya aktivitas menjelang akhir tahun.

Anggota Komisi II DPRD Kotim, Pardamean Gultom, menilai antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan pangan harus dilakukan lebih awal. Pasalnya, perayaan Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti meningkatnya permintaan terhadap sejumlah komoditas, sehingga diperlukan langkah terukur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi peningkatan permintaan tersebut. Ketersediaan komoditas strategis, mulai dari beras, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir hingga bahan pangan lainnya, diinformasikan masih mencukupi.

"Menjelang Nataru, kebutuhan bahan pangan memang diperkirakan mengalami peningkatan. Namun, pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap mencukupi. Sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, dan komoditas lainnya, sejauh ini dalam kondisi tercukupi. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, bersama Bulog juga terus melakukan persiapan dan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat," ungkap Pardamean, Kamis (19/11/2026).

Politisi Partai NasDem tersebut mengingatkan, kondisi stok yang mencukupi harus dibarengi dengan pengawasan terhadap pergerakan harga. Sebab, ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya barang di pasaran, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berlangsung lancar, terutama ke wilayah kecamatan yang memiliki akses dan kondisi geografis berbeda-beda. Jangan sampai ketersediaan barang hanya terpusat di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah lain justru mengalami kesulitan memperoleh komoditas yang dibutuhkan.

Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah, Bulog dan para pelaku usaha perlu terus diperkuat. Pemantauan terhadap stok dan jalur distribusi juga harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan kebutuhan pasar sekaligus mendeteksi lebih awal apabila terdapat potensi gangguan pasokan.

Pardamean juga menilai pengawasan harga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah diminta mencermati perkembangan harga komoditas strategis, sehingga setiap gejala kenaikan yang tidak wajar dapat segera ditindaklanjuti.

Ia mengingatkan, meningkatnya permintaan memang berpotensi memengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok. Namun, kondisi tersebut jangan sampai dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan penimbunan maupun mengambil keuntungan secara berlebihan yang pada akhirnya merugikan konsumen.

DPRD berharap instansi terkait tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga mengambil langkah konkret apabila ditemukan komoditas yang mengalami lonjakan harga atau mulai menunjukkan keterbatasan pasokan. Respons cepat diperlukan agar persoalan tidak meluas dan semakin membebani masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh, lanjutnya, adalah menggelar operasi pasar apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya kebutuhan intervensi pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu membantu menjaga keseimbangan harga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok.

"Apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan, maka operasi pasar dapat dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kestabilan harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," imbuhnya.

Ia berharap pelaksanaan operasi pasar nantinya benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan. Komoditas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat serta wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan perlu menjadi prioritas, sehingga intervensi pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh warga.

Lebih jauh, Pardamean menekankan bahwa menjaga ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah melalui instansi teknis harus memastikan ketersediaan dan pengawasan, sementara Bulog serta pelaku usaha diharapkan menjaga kelancaran distribusi dan tidak melakukan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Ia juga mendorong agar pengawasan pangan tidak hanya menjadi kegiatan rutin menjelang Natal dan Tahun Baru. Pengendalian stok, distribusi dan harga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta kestabilan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga situasi tetap kondusif dengan berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Kebiasaan berbelanja secara bijak dapat membantu menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan, sekaligus menghindari kepanikan akibat informasi kelangkaan yang belum tentu benar.

Dengan persiapan yang matang, koordinasi lintas instansi serta pengawasan yang konsisten, ketersediaan pangan di Kotim diharapkan tetap aman selama periode Nataru. Stabilitas pasokan dan harga pun menjadi bagian penting agar masyarakat dapat menjalani perayaan Natal dan pergantian tahun dengan tenang, tanpa terbebani persoalan kebutuhan pokok. (Su).