KALAMANTHANA, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bapperida Kalteng, Senin (02/02/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Plt Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung. Ia menegaskan penyusunan RKPD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan tahunan dengan dampak nyata bagi masyarakat.
“RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.
Rancangan Awal RKPD 2027 disusun berdasarkan tema RPJMD 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tema ini masih dapat disesuaikan dan disepakati kembali pada Musrenbang, sepanjang tetap selaras dengan sasaran pembangunan RPJMD.
Pemprov Kalteng menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan, di antaranya Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis budaya, pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, serta pengembangan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, fokus lain mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dengan program pendidikan gratis dan insentif tenaga pengajar, pemerataan layanan kesehatan, serta penguatan harmoni sosial masyarakat pedesaan.
“Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.
Melalui forum ini, Leonard berharap terbangun diskusi positif dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dokumen RKPD 2027 benar-benar relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkeadilan. (Mit).
