KALAMANTHANA, Muara Teweh – Langkah Dinas Pendidikan Barito Utara melakukan pendataan guru non-ASN serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan di sekolah mendapat dukungan dari Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jamilah.
Menurutnya, pendataan guru non-ASN penting untuk memperoleh data akurat mengenai kebutuhan tenaga pendidik, khususnya di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. “Pendataan yang baik akan menjadi dasar kebijakan yang tepat, termasuk memperjuangkan kesejahteraan dan keberadaan guru non-ASN,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Jamilah menilai guru non-ASN memiliki kontribusi besar terhadap pelayanan pendidikan, sehingga keberadaan mereka perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan.
Selain itu, ia mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan dalam memperkuat pencegahan perundungan dan berbagai bentuk kekerasan di sekolah. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat aman, nyaman, dan ramah anak agar peserta didik dapat belajar tanpa rasa takut.
“Perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus membangun komunikasi yang baik agar potensi kekerasan dapat dicegah sejak dini,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan pendidikan karakter, pembinaan ekstrakurikuler, dan kegiatan positif bagi peserta didik sebagai upaya membentuk generasi berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab.
Sebagai wakil rakyat, Jamilah menegaskan DPRD akan terus mendukung program peningkatan mutu pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. “Harapan kita, seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik sehingga kualitas pendidikan di Barito Utara terus meningkat,” pungkasnya. (Sly).
