KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, H Pahmi, menilai kunjungan tersebut menjadi wujud kehadiran pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tidak selalu mudah dalam tahap implementasi. Karena itu, kunjungan langsung Menko Polkam dinilai penting untuk melihat kondisi dan persoalan strategis di daerah.
“Kami mengapresiasi langkah kunker Menko Polkam. Kunjungan ke Kapuas ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah krusial untuk memastikan kebijakan penegakan hukum, keamanan, dan program prioritas nasional berjalan selaras dengan kondisi riil di daerah,” ungkap H Pahmi, Minggu (2/8/2026).
Politikus PPP tersebut menilai Kabupaten Kapuas memiliki posisi strategis, terutama terkait program ketahanan pangan nasional seperti Food Estate serta pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul di sektor tersebut membutuhkan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah potensi konflik sosial maupun agraria.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama stabilitas politik dan keamanan. Ketika pusat turun langsung, hal ini akan memberikan moril yang tinggi bagi jajaran di daerah sekaligus mempercepat pengambilan keputusan jika ada hambatan regulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago dalam arahannya menegaskan Kalimantan memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Sejumlah persoalan dinilai perlu mendapat perhatian bersama, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, serta penyelesaian konflik agraria.
H Pahmi berharap hasil kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas.
Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar berbagai persoalan strategis di daerah dapat ditangani secara cepat, terukur, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. (fan).
