KALAMANTHANA, Kuala Pembuang – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, mengimbau masyaraka khususnya para pemilik kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan—untuk memanfaatkan program Pembebasan Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026.

Bahrun Abbas menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut.

Adapun program ini berlandaskan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.

"Pemerintah Kabupaten Seruyan mendukung penuh program ini. Kami mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan kesempatan emas ini sebelum batas waktu berakhir pada 31 Desember 2026,” ujar Bahrun Abbas, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, program pemutihan ini memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, antara lain pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB, pembebasan pokok PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, serta pembebasan BBNKB II. Selain itu, terdapat pula pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Guna memastikan informasi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pemkab Seruyan akan menggencarkan sosialisasi melalui berbagai lini.

"Pemkab Seruyan akan membantu menyosialisasikan program tersebut melalui perangkat daerah, pihak kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai kanal komunikasi resmi pemerintah daerah," tambahnya.

Plh Sekda juga mengingatkan warga untuk segera mendatangi kantor atau layanan Samsat terdekat. Menurutnya, kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bukan hanya bentuk tertib administrasi, tetapi juga kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. (sdr)