KALAMANTHANA, Jakarta – Betulkah ada pihak di belakang Listyo Sigit Prabowo cs melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo? Komisi III DPR mendorong polisi untuk mengungkapnya.
Adalah anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding yang melontarkan pernyataan tersebut. Dia minta Polri mengungkap pihak yang memerintahkan atau memanfaatkan hasil penyadapan ilegal Listyo Sigit Prabowo cs terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.
Dia mengatakan penanganan perkara yang menyeret sejumlah personel Polri tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, pengusutan juga perlu mencakup motif, tujuan, serta penggunaan informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan tersebut.
Sarifudin Sudding berharap Polri menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan informasi penyidikan.
Dia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai perkara tersebut sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
"Supaya penanganan perkara tidak berkembang menjadi spekulasi, melainkan bertumpu pada fakta dan bukti yang terverifikasi," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan ilegal akses. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Selain itu, para tersangka diduga menghapus hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak. (*)
