KALAMANTHANA, Muara Teweh - Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Ia juga meminta percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dorongan tersebut disampaikan Nurul Anwar dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bersama organisasi kemasyarakatan, penggiat, dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD beberapa waktu lalu.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, serta dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, Kepala Kesbangpol Barito Utara Rayadi beserta jajaran, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Organisasi yang hadir antara lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta mitra strategis dari kalangan penggiat dan relawan antinarkoba.
Dalam tanggapannya, Nurul Anwar menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks di masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kondisi Lapas saat ini mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity, salah satunya akibat banyaknya penghuni yang tersangkut perkara narkotika.
Menurutnya, penanganan persoalan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum dan pemberian hukuman. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemulihan pengguna dan pecandu yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi.
"Korban penyalahgunaan narkoba saat ini sudah banyak berjatuhan. Kita tidak hanya harus memikirkan bagaimana memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bagaimana menyelamatkan para pengguna yang sudah mengalami ketergantungan agar mereka mendapatkan kesempatan untuk pulih melalui pelayanan rehabilitasi," ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah melalui Kesbangpol bersama instansi terkait dapat memberikan penjelasan dan sosialisasi mengenai mekanisme rehabilitasi. Informasi tersebut mencakup persyaratan, prosedur pengajuan, tahapan pemeriksaan, hingga layanan pemulihan yang dapat diakses masyarakat.
Nurul Anwar menilai masih ada masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi, tetapi belum mengetahui instansi yang harus dihubungi maupun prosedur untuk mendapatkan pelayanan tersebut.
"Ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan rehabilitasi justru mengalami kebingungan karena tidak mengetahui prosedurnya. Kita perlu memastikan informasi mengenai layanan rehabilitasi dapat diakses dengan mudah," tambahnya.
Selain mendorong penguatan layanan rehabilitasi, Nurul Anwar juga mendukung percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P4GN sebagai payung hukum pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkoba di Barito Utara.
Ia menyebut regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan penganggaran bagi program P4GN.
"Kami di DPRD sangat mendukung apabila Raperda P4GN ini dipersiapkan dan diusulkan untuk segera dibahas. Kebetulan saya juga berada di Bapemperda, sehingga apabila pihak eksekutif aktif menyiapkan materi dan mengajukan usulannya, kami siap ikut mendorong proses pembahasannya," tegasnya.
Nurul Anwar berharap Raperda P4GN dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2027 agar pembahasannya bisa diprioritaskan. Setelah ditetapkan, regulasi tersebut diharapkan ditindaklanjuti melalui penyusunan aturan pelaksanaan berupa peraturan kepala daerah maupun surat edaran.
Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Barito Utara diharapkan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan akses pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. (Sly).
