KALAMANTHANA, Sampit - Kesulitan mendapatkan air bersih yang dialami masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akibat kekeringan menjadi perhatian serius DPRD. Perusahaan yang beroperasi dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam daerah diminta tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga hadir membantu masyarakat ketika menghadapi kesulitan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, menegaskan bahwa penanganan krisis air bersih tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dunia usaha, terutama perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kotim, juga perlu menunjukkan tanggung jawab sosial melalui bantuan nyata.
Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan masyarakat. Karena itu, perusahaan yang menikmati potensi sumber daya alam Kotim diharapkan memiliki kepedulian ketika warga di sekitarnya mengalami kesulitan.
“Jangan hanya menikmati hasil bumi Kotim, tetapi ketika masyarakat membutuhkan bantuan justru tidak ikut turun tangan. Perusahaan juga harus punya kepedulian. Persoalan air bersih ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat dan perlu ditangani bersama,” tegas Eddy, Rabu (11/11/2026)
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, Eddy secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah selatan Kotim yang masih membutuhkan pasokan air bersih. Dampak kekeringan juga dirasakan di sejumlah wilayah lain sehingga kebutuhan distribusi bantuan semakin mendesak.
Ia mengakui pemerintah kabupaten melalui Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat. Namun, luasnya wilayah Kotim dan banyaknya warga yang terdampak membuat penanganan membutuhkan dukungan lebih luas.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan dapat membantu mempercepat distribusi air bersih sekaligus memperluas jangkauan bantuan yang belum sepenuhnya terlayani pemerintah.
Eddy menyebutkan, sejauh ini sudah ada satu hingga dua perusahaan yang dinilai cukup aktif membantu masyarakat. Namun, partisipasi dunia usaha secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, terutama dari sektor perkebunan besar swasta (PBS).
Ia menegaskan, tanggung jawab sosial tersebut tidak hanya ditujukan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan pertambangan, kehutanan, perkayuan hingga sektor usaha lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam Kotim juga diharapkan ikut ambil bagian.
Bentuk bantuan pun tidak harus rumit. Perusahaan dapat mengerahkan armada tangki untuk mendistribusikan air bersih ke permukiman warga yang mengalami kesulitan pasokan.
“Kalau ada masyarakat yang membutuhkan air bersih, perusahaan bisa membantu dengan mengerahkan mobil tangki atau dukungan lainnya. Jangan sampai hanya perusahaan tertentu yang bergerak. Kita berharap seluruh korporasi memiliki kepedulian yang sama,” ujarnya.
Eddy berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat diperkuat sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan.
Baginya, kehadiran perusahaan di daerah tidak hanya diukur dari aktivitas ekonomi dan kontribusinya terhadap pembangunan, tetapi juga dari kepedulian terhadap masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan operasionalnya.
Dengan keterlibatan lebih banyak perusahaan, ia berharap penyaluran air bersih dapat menjangkau lebih banyak warga terdampak kekeringan di Kotim. (Su).
