KALAMANTHANA, Sampit – Pengalaman menghadapi banjir yang berulang setiap tahun seharusnya membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) lebih siap dalam menghadapi musim hujan. Pemetaan kawasan rawan hingga kesiapan membantu masyarakat perlu dilakukan sebelum debit air meningkat dan merendam permukiman.
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Kotim memiliki kerawanan banjir yang sudah cukup dikenal. Salah satunya Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, yang hampir setiap tahun menghadapi persoalan luapan air.
Menurutnya, pemerintah daerah semestinya menjadikan pengalaman banjir pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat langkah antisipasi. Sebab, meskipun wilayah terdampak cenderung sama, ketinggian air dan dampaknya terhadap masyarakat bisa berbeda setiap tahunnya.
"Kita sudah tahu kalau musim hujan ada wilayah yang berpotensi banjir, begitu juga ketika musim panas ada ancaman kebakaran. Pengalaman itu seharusnya membuat kita lebih siap. Jangan sampai banjir sudah terjadi dan air meluap, baru kemudian kita bergerak," ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Politisi Partai Golkar dari Dapil IV tersebut menilai, kesiapan pemerintah perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Mulai dari pemetaan titik rawan, kesiapan petugas, kebutuhan penanganan, hingga langkah membantu masyarakat apabila banjir kembali terjadi.
Ia juga menyoroti kondisi warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai. Sebagian masyarakat sudah terbiasa menghadapi banjir karena telah lama tinggal di kawasan tersebut dan menggantungkan kehidupan sehari-hari pada lingkungan sungai.
Bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan, misalnya, keberadaan sungai berkaitan erat dengan sumber mata pencaharian. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat memiliki pertimbangan tersendiri ketika pemerintah menawarkan relokasi dari kawasan yang kerap terdampak banjir.
Mariani menilai, persoalan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh. Kebijakan penanganan banjir, termasuk kemungkinan relokasi, tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek keselamatan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah perlu membangun pendekatan yang tepat agar perlindungan warga tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Menurutnya, masyarakat yang sudah terbiasa menghadapi banjir bukan berarti tidak membutuhkan perhatian. Justru pemerintah harus memastikan adanya kesiapan bantuan dan penanganan apabila ketinggian air meningkat hingga mengganggu aktivitas maupun keselamatan warga.
Karena itu, koordinasi antarinstansi dinilai penting untuk memastikan penanganan berjalan lebih cepat dan terarah. Persiapan tidak boleh baru dilakukan setelah banjir meluas, melainkan harus dimulai sejak tanda-tanda peningkatan curah hujan muncul.
Mariani berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir, terutama di kawasan yang memiliki riwayat terdampak setiap tahun. Dengan perencanaan lebih awal dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, dampak banjir di Kotim diharapkan dapat diminimalkan. (Su).
