KALAMANTHANA, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menjelaskan bahwa kebutuhan BBM di wilayah Kalteng cukup besar dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Ia menegaskan pentingnya pemerataan distribusi agar pasokan dapat memenuhi kebutuhan riil di lapangan.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Agustiar menambahkan bahwa dampak distribusi BBM sangat luas, termasuk terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah. “Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman dan lancar melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kg, agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
“Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas,” ujarnya.
Linae menambahkan bahwa, pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas melalui monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan. Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan.
Rapat tersebut menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kebijakan penanganan dampak kenaikan BBM berjalan efektif, terkoordinasi, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (mit).
