KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan keprihatinan serius atas terus merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menekan pendapatan petani, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah yang selama ini bertumpu pada sektor perkebunan.
Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah pusat serta mendorong langkah konkret untuk menstabilkan harga komoditas strategis tersebut.
Menurutnya, kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di daerah, terutama di wilayah pedesaan dan sentra perkebunan rakyat. Karena itu, penurunan harga secara tiba-tiba telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.
“Banyak petani kecil yang sangat bergantung pada hasil sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Irawati, Minggu (24/5/2026)
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penurunan harga TBS di lapangan. Berdasarkan informasi petani dan pengepul, harga sawit di sejumlah wilayah bahkan turun hingga sekitar Rp1.000 per kilogram.
Sementara di lokasi lain, harga tertinggi hanya berada di kisaran Rp1.750 per kilogram. Angka ini jauh di bawah harga normal yang sebelumnya hampir menyentuh Rp3.000 per kilogram.
“Dalam waktu singkat harga turun cukup tajam. Ini sangat memberatkan petani karena mereka tidak punya waktu untuk beradaptasi,” katanya.
Irawati juga menyoroti kebijakan tata niaga sawit yang berlaku secara nasional, termasuk sistem distribusi dan ekspor, yang menurutnya perlu dievaluasi agar tidak berdampak langsung pada petani di daerah.
Ia berharap Gubernur Kalimantan Tengah dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar segera diambil langkah penanganan.
“Jangan sampai petani menjadi pihak yang paling terdampak dari kebijakan yang tidak diimbangi perlindungan yang memadai,” tegasnya.
Selain harga jual yang turun, petani juga menghadapi tekanan dari meningkatnya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, tenaga kerja, hingga ongkos distribusi.
Menurutnya, kondisi ini semakin mempersempit ruang keuntungan petani, terutama petani mandiri yang sangat bergantung pada hasil panen harian.
“Kasihan petani, sementara biaya produksi terus naik,” ujarnya.
Irawati menilai, jika kondisi ini dibiarkan berlarut tanpa intervensi kebijakan, dampaknya akan meluas pada daya beli masyarakat dan melambatnya perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Sektor kelapa sawit di Kotim juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan usaha kecil di pedesaan. Penurunan pendapatan petani, kata dia, akan langsung berdampak pada melemahnya ekonomi daerah secara keseluruhan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap adanya langkah cepat dan terukur dari pemerintah provinsi maupun pusat, baik melalui evaluasi kebijakan tata niaga, penguatan regulasi harga, maupun perlindungan yang lebih konkret bagi petani sawit.
“Petani adalah ujung tombak ekonomi daerah. Jika mereka tertekan, maka daerah juga ikut terdampak,” pungkasnya. (su)
