KALAMANTHANA, Jakarta – Gaya koruptif di pusat pemerintahan melebar ke daerah. Seorang anggota DPRD diduga menerima mobil, apartemen, hingga rumah untuk memuluskan proyek pengusaha.
Anggota DPRD yang diduga menerima aset mewah itu berinisial VLA. Dia anggota DPRD Kota Bengkulu. Pemberinya seorang pihak swasta berinisial EBS.
Dugaan tindak pidana korupsi dengan pemberian aset mewah itulah yang kini ditelisik penyidik KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Diduga pemberian oleh EBS untuk VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta.
Oleh sebab itu, Budi mengatakan penyidik KPK akan mendalami dugaan pemberian aset mewah tersebut, seperti mobil, apartemen hingga rumah.
“Penyidik akan mendalami terkait dugaan pemberian aset-aset mewah ini,” kata Budi Prasetyo.
Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 11 Maret 2026, termasuk Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
KPK kemudian mengumumkan pengembangan penyidikan perkara tersebut pada 20 Juli 2026, meskipun hingga saat itu belum menetapkan tersangka baru.
Pada 26 Juli 2026, KPK menggeledah sejumlah lokasi di Kota Bengkulu, antara lain kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah.
Penyidik juga menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Noprisman.
Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai Rp4 miliar yang ditemukan di rumah Noprisman.
KPK menyatakan penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. (*)
