KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menunjukkan respons cepat atas keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas Jalan HM Arsyad penghubung Sampit–Samuda yang belakangan dikeluhkan karena berlubang dan bergelombang.

Meski status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng), Pemkab Kotim tidak tinggal diam. Melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP), laporan kondisi terkini di lapangan telah disampaikan secara resmi ke pemerintah provinsi.

Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotim, Mentana Dhinar Tistama, melalui kepala Bidang Bina Marga SDABMBKPRKP Kotim, Nur Aina, mengatakan pihaknya langsung melakukan koordinasi begitu menerima laporan masyarakat. Langkah itu dilakukan agar perbaikan dapat segera masuk dalam prioritas penanganan infrastruktur tingkat provinsi.

“Begitu ada keluhan masyarakat, kami segera menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan ke provinsi. Karena ruas tersebut kewenangan provinsi, kami terus berkoordinasi agar segera mendapat penanganan,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan, meskipun bukan kewenangan kabupaten, Pemkab Kotim tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terlebih, jalur Sampit–Samuda merupakan akses vital yang menunjang aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga mobilitas warga setiap hari.

Kerusakan jalan yang ditandai lubang menganga dan permukaan tidak rata dinilai membahayakan, khususnya bagi pengendara roda dua. Pada malam hari, risiko kecelakaan meningkat karena terbatasnya penerangan di beberapa titik.

Pemerintah kabupaten berharap tindak lanjut dari Pemprov Kalteng dapat segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan mampu mempercepat penanganan infrastruktur strategis tersebut.

Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemkab Kotim yang langsung menyuarakan keluhan mereka ke tingkat provinsi. Mereka berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar arus transportasi kembali lancar dan aman. (su)