KALAMANTHANA, Palangka Raya - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya mendorong keterlibatan lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kolaborasi TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar penanganan berjalan lebih cepat dan efektif.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Syaufwan Hadi, Jumat (4/9/2026).
Menurut Fraksi PAN, karhutla dan kabut asap yang melanda Palangka Raya bukan hanya persoalan lingkungan. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup warga.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya penanggulangan karhutla agar kondisi ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujarnya.
Dalam pembahasan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PAN turut mempertanyakan besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla.
“Perlu ada penjelasan mengenai berapa besar anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla, karena persoalan ini menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat,” tegas Syaufwan.
Ia juga menilai keterlibatan sektor swasta perlu diwujudkan secara nyata. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana, personel, hingga bantuan operasional untuk kegiatan pencegahan dan pemadaman di lapangan.
“Perusahaan-perusahaan swasta perlu ikut mengambil peran dan tanggung jawab sosial dalam mendukung upaya penanganan karhutla, baik melalui penyediaan sarana, personel maupun dukungan operasional di lapangan,” katanya.
Fraksi PAN menilai diperlukan pola kolaborasi yang jelas dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, serta masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Selain itu, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada kelompok pemadam kebakaran swadaya dan relawan masyarakat.
Kelompok tersebut selama ini turut membantu penanganan karhutla di berbagai lokasi, sehingga dukungan terhadap personel dan kebutuhan operasional mereka dinilai penting untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla di Palangka Raya. (Mit).
