KALAMANTHANA, Palangka Raya  - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan yang tersedia.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Juru Bicara Banggar DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah, mengatakan peningkatan PAD harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan perkembangan daerah.

“Banggar mendorong pemerintah daerah agar terus mengupayakan peningkatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah, sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Dalam rekomendasinya, Banggar menilai pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan perkembangan daerah.

Upaya tersebut juga perlu dibarengi pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai sumber penerimaan daerah agar potensi pendapatan tidak terlewatkan.

Dede mengatakan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi juga perlu diperkuat.

“Potensi pendapatan daerah harus digali secara maksimal. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak juga perlu ditingkatkan agar penerimaan daerah dapat lebih optimal,” katanya.

Banggar juga merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan juga dinilai penting untuk mendorong transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.

Dede mengatakan, digitalisasi dapat membantu memperbaiki tata kelola pendapatan sekaligus membuat proses pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan transparan. (Mit).