KALAMANTHANA, Surabaya - Ketimpangan ekonomi digital dan ketergantungan pada iklan pemerintah menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan media Indonesia. Perusahaan pers didorong mencari sumber pendapatan baru tanpa mengorbankan independensi redaksi dan kualitas jurnalistik.
Isu tersebut dibahas dalam Sesi Panel 1 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Surabaya, Rabu (28/10/2026). Panel bertema “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?” menghadirkan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi, Associate Professor Monash University Indonesia Ika Karlina Idris, serta CEO Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto.
Dahlan menyoroti ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Ia menyebut pasar iklan Indonesia mencapai sekitar Rp71,5 triliun, dengan sekitar 80 persen dikuasai tiga platform digital.
Menurutnya, perusahaan media harus menanggung biaya produksi jurnalistik, mulai dari peliputan hingga verifikasi fakta, tetapi belum memperoleh bagian pendapatan yang sebanding. Perkembangan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna mendapatkan jawaban tanpa mengunjungi situs berita juga menambah tekanan terhadap bisnis media.
Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik serta persaingan usaha yang sehat agar media memperoleh manfaat yang lebih adil dari konten yang diproduksi.
Sementara itu, Ika Karlina Idris mengungkapkan ketergantungan pada iklan pemerintah membuat banyak perusahaan media rentan terhadap perubahan kebijakan dan pemangkasan anggaran. Berdasarkan penelitian yang dipaparkannya, pada 2025 iklan pemerintah menyumbang rata-rata 45,85 persen dari pendapatan iklan media. Pada sejumlah media, porsinya mencapai 76,1 persen, sedangkan pada media di luar Jakarta sekitar 49 persen.
Ia juga menyebut 71,3 persen media kecil menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai momentum penting untuk memperoleh pendapatan iklan.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Ika mendorong diversifikasi pendapatan dan pelibatan komunitas dalam produksi serta distribusi berita. Masyarakat, menurutnya, dapat berperan tidak hanya sebagai narasumber, tetapi juga sebagai mitra untuk mengembangkan ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas jangkauan informasi.
Dari sisi praktik bisnis, CEO Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto berbagi pengalaman membangun perusahaan media bersama empat jurnalis lainnya dengan modal terbatas. Pada enam bulan pertama, mereka bahkan harus menggunakan tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
“Kami didirikan oleh lima jurnalis yang, mohon maaf, isi kantongnya juga enggak banyak,” kenang pria yang akrab disapa Cak Luki tersebut.
Ia menilai reputasi, kepercayaan publik, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan. Cak Luki mengatakan Beritajatim.com berupaya menjaga ketepatan pembayaran gaji selama sekitar 20 tahun, termasuk ketika pandemi Covid-19 menekan industri media.
Untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, Beritajatim.com mengembangkan produksi audio, studio, dan media sosial. Perusahaan tersebut juga memperluas layanan konsultasi komunikasi, pemantauan media (media monitoring), dan pemantauan media sosial (social media monitoring).
Cak Luki menilai kolaborasi antarmedia dan jejaring industri, termasuk melalui AMSI, penting untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan produk, serta membuka peluang bisnis baru.
Diskusi tersebut menegaskan, keberlanjutan media tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan iklan. Perusahaan pers perlu memperkuat posisi ekonomi dalam ekosistem digital, mengembangkan sumber pemasukan yang beragam, dan menciptakan layanan baru dengan tetap menjaga independensi redaksi serta kualitas jurnalistik.
Melalui IDMC 2026, AMSI mendorong perusahaan media menyusun strategi transformasi sesuai perubahan ekosistem informasi agar bisnis tetap berkelanjutan dan pers mampu menyediakan informasi berkualitas bagi masyarakat.
IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM. (*).
