KALAMANTHANA, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng mempercepat langkah konkret memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjaga ketahanan fiskal di tengah ancaman pemangkasan dana transfer pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyebut struktur anggaran daerah selama ini masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut, kata dia, membuat kondisi keuangan daerah rawan terguncang setiap kali ada perubahan kebijakan alokasi anggaran nasional.
"Ketergantungan fiskal kita masih kepada pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah, tentu harus ada langkah yang disiapkan," ujar Purdiono, Kamis (2/7/2026).
Ia menambahkan, sejumlah potensi pendapatan besar di Kalteng justru masih dikelola pemerintah pusat, sehingga daerah perlu mencari peluang lain yang sah secara aturan.
Purdiono mendorong Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi PAD lewat optimalisasi aset daerah, perbaikan layanan pajak dan retribusi, penguatan investasi, serta pemanfaatan sumber daya yang menjadi kewenangan daerah.
Menurutnya, langkah itu akan membuat struktur APBD lebih sehat dan mandiri, sehingga pemerintah daerah leluasa membiayai infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana pusat.
"Kami mendorong pemerintah daerah terus melakukan inovasi kebijakan fiskal agar berbagai potensi pendapatan di Kalteng bisa dioptimalkan. Dengan begitu, ketahanan fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan bisa berjalan berkesinambungan," pungkasnya. (adt)
