KALAMANTHANA, Palangka Raya — Kebijakan penghentian tenaga pendidik non-ASN atau guru honorer di sekolah negeri per 1 Januari 2027 dinilai memicu masalah serius di sektor pendidikan daerah. Langkah tersebut berisiko melumpuhkan aktivitas belajar mengajar, khususnya di wilayah pedalaman yang hingga kini masih kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kekhawatiran tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto. Menurutnya, keberadaan guru honorer selama ini menjadi tulang punggung utama keberlangsungan operasional sekolah di kawasan terpencil.
"Guru ASN di daerah pedalaman masih sangat terbatas. Selama ini guru honorer menjadi penopang agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan," tegas Sugiyarto, Rabu (20/5/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sebelum mengeksekusi aturan secara menyeluruh. Tanpa formula solusi yang matang, kebijakan ini berpotensi merenggut hak anak-anak pelosok dalam memperoleh akses pendidikan yang layak.
Ia menyoroti persoalan ketimpangan sebaran tenaga pengajar yang masih membayangi Bumi Tambun Bunga. Banyak fasilitas pendidikan di tingkat daerah belum memiliki kuota guru ASN yang ideal untuk menunjang aktivitas pembelajaran harian.
Sebagai langkah antisipasi, wakil rakyat ini mendorong pemerintah daerah segera merampungkan pemetaan dan pendataan kebutuhan guru secara akurat di seluruh wilayah. Skema ini penting untuk mengukur kebutuhan nyata lapangan sekaligus menentukan nasib para pengajar non-ASN yang telah lama mengabdi.
"Guru honorer sudah banyak membantu pendidikan di daerah. Pemerintah perlu memikirkan solusi terbaik agar mereka tetap mendapat kepastian," tambah Sugiyarto.
Ia menutup keterangannya dengan mengingatkan bahwa setiap regulasi di bidang pendidikan sepatutnya mengedepankan keberlanjutan proses belajar serta menjawab kebutuhan riil masyarakat daerah secara berkeadilan. (adt)
