KALAMANTHANA, Sampit – Di tengah upaya mengatasi dampak kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur, keterlibatan perusahaan kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kotawaringin Timur, Eddy Mashamy.
DPRD meminta korporasi yang beroperasi di daerah ini tidak sekadar menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga hadir membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, menilai penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri, terlebih wilayah yang terdampak cukup luas dan kebutuhan masyarakat terus meningkat.
Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap daerah tempat mereka menjalankan usaha. Karena itu, ketika masyarakat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dukungan dari sektor swasta seharusnya menjadi bagian dari upaya penanganan.
Eddy meminta perusahaan tidak hanya berfokus pada wilayah operasional masing-masing. Kepedulian juga perlu diperluas kepada masyarakat di sekitar aktivitas usaha maupun wilayah lain yang membutuhkan bantuan.
“Jangan sampai pemerintah saja yang terus bergerak, sementara perusahaan hanya melihat dari kejauhan. Korporasi harus ikut mengambil tanggung jawab. Kalau masyarakat sedang kesulitan air bersih, inilah saatnya perusahaan menunjukkan kepeduliannya melalui bantuan nyata,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah selatan Kotim yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan III, Eddy menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih luas karena dampak kekeringan juga dirasakan di sejumlah wilayah lainnya.
Bantuan air bersih, lanjutnya, tidak cukup hanya mengandalkan distribusi pemerintah. Perusahaan dapat ikut memperkuat penanganan melalui dukungan armada tangki, penyediaan air, maupun fasilitas lain yang dapat membantu masyarakat.
Eddy tidak menampik pemerintah daerah telah berupaya maksimal membantu warga terdampak. Bupati dan Wakil Bupati Kotim bersama jajaran telah turun mengambil bagian dalam penanganan kebutuhan masyarakat.
Namun, keterbatasan jangkauan pelayanan membuat dukungan dari pihak lain sangat diperlukan. Dengan keterlibatan perusahaan, distribusi bantuan diharapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyebutkan, sejauh ini terdapat satu hingga dua perusahaan yang dinilai cukup aktif memberikan bantuan. Namun, partisipasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada beberapa perusahaan saja.
Sektor perkebunan besar swasta (PBS) menjadi salah satu pihak yang didorong meningkatkan kontribusi. Begitu pula perusahaan pertambangan, kehutanan, perkayuan, serta pelaku usaha lain yang memanfaatkan potensi sumber daya alam di Kotim.
“Yang kita harapkan semua korporasi bisa all out. Jangan hanya perusahaan tertentu yang bergerak. Perusahaan dari berbagai sektor juga perlu ikut membantu karena persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain mendesak keterlibatan perusahaan, Eddy mengingatkan agar pengalaman menghadapi kekeringan selama beberapa bulan terakhir dijadikan bahan evaluasi. Persiapan menghadapi potensi musim kemarau berikutnya perlu dilakukan lebih awal, bukan menunggu masyarakat kembali mengalami kesulitan.
Ia menyinggung prakiraan BMKG terkait potensi musim hujan yang lebih pendek dan kondisi panas yang lebih kuat pada periode mendatang. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang, meskipun masih berupa prediksi.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mulai memetakan wilayah rawan kekeringan, menyiapkan sarana distribusi air bersih, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Jangan sampai pengalaman beberapa bulan terakhir hanya menjadi catatan tanpa ada persiapan ke depan. Kita berharap kondisi serupa tidak terulang, tetapi langkah antisipasi harus dimulai sekarang agar masyarakat tidak kembali menghadapi persoalan yang sama,” katanya.
Eddy berharap penanganan kekeringan ke depan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, instansi terkait, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa hingga masyarakat.
Dengan demikian, upaya memenuhi kebutuhan air bersih tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi diperkuat melalui keterlibatan seluruh potensi yang ada di Kotim. (su)
