KALAMANTHANA, Kuala Kapuas - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi Partai Golkar, H Abdullah, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan instansi terkait memberikan perhatian kepada anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swasta yang turut berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Perhatian tersebut, menurutnya, terutama dalam penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai bagi anggota BPK swasta, sehingga mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan dengan lebih aman. Ia berharap perlindungan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan yang digunakan petugas pemadam kebakaran pemerintah daerah.
“Dari Dinas Damkar atau pihak terkait lainnya, berilah anggota BPK yang membantu memadamkan karhutla perhatian yang sama, khususnya dalam penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai,” pinta H Abdullah dalam rapat paripurna DPRD Kapuas, Senin (26/10/2026).
Menurut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kapuas tersebut, banyak anggota BPK swasta yang turut membantu pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Mereka bahkan harus menghadapi risiko keselamatan saat berupaya memadamkan api di tengah kondisi lapangan yang berat.
Ia mengaku prihatin karena para relawan tersebut kerap bekerja dengan peralatan dan perlengkapan keselamatan yang terbatas. Padahal, ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa kobaran api, tetapi juga asap tebal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
“Bahkan, ada warga yang meninggal dunia saat membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini. Belum lagi mereka yang bekerja dengan peralatan seadanya. Sedih rasanya melihat kondisi seperti itu,” ungkapnya.
H Abdullah juga menyoroti adanya anggota BPK yang mengalami sesak napas saat membantu pemadaman karhutla. Dalam kondisi tersebut, mereka hanya mengandalkan perlengkapan seadanya, termasuk tabung oksigen portabel, demi membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan dukungan nyata kepada BPK swasta, baik melalui penyediaan APD yang sesuai standar keselamatan maupun perlengkapan pendukung lainnya.
Menurutnya, peran BPK swasta dalam membantu penanganan karhutla patut mendapat perhatian, mengingat mereka turut berkontribusi dalam upaya pemadaman dan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran.
Dengan dukungan dan perlindungan yang memadai, diharapkan para anggota BPK swasta dapat menjalankan tugas kemanusiaan tersebut dengan lebih aman, tanpa harus mengabaikan keselamatan diri sendiri. (fan)
