KALAMANTHANA, Palangka Raya — Maraknya penjarahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Kalimantan Tengah memicu keprihatinan serius. Aksi kriminal ini tidak hanya menguras finansial korporasi, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan, memperkeruh iklim investasi, hingga berpotensi menyulut bentrokan sosial di tingkat lokal.
Menanggapi eskalasi masalah tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyatakan dukungan penuh bagi aparat penegak hukum untuk memproses para pelaku secara tajam dan tanpa kompromi. Menurutnya, pengamanan di kawasan perkebunan vital demi menjaga iklim ekonomi daerah tetap kondusif.
“Kami berharap aparat keamanan dapat lebih maksimal menjaga stabilitas Kamtibmas dengan pendekatan humanis. Namun apabila ditemukan pelanggaran hukum, tentu harus ada tindakan tegas dan terukur, termasuk terhadap pelaku pencurian buah sawit,” tegas Sudarsono, Kamis (21/5/2026).
Mantan Bupati Seruyan ini menekankan bahwa praktik pembatasan hukum tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Pembiaran terhadap pencurian yang berulang berisiko merusak relasi antara warga dengan pihak swasta, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan para investor di Bumi Tambun Bunga.
“Stabilitas sektor perkebunan sawit perlu dijaga bersama karena sawit masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang, lembaga legislatif DPRD Kalimantan Tengah mendesak kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, kepolisian, korporasi, serta warga lokal. Strategi pencegahan mutlak dikuatkan melalui pengetatan patroli lapangan, sosialisasi hukum secara masif, hingga pembenahan kesejahteraan masyarakat di lingkar perkebunan.
Penindakan hukum yang konsisten diharapkan mampu mengikis habis aksi kejahatan ini. Langkah ini dinilai sangat penting demi menjamin kepastian berinvestasi sekaligus merawat keharmonisan sosial di kawasan sekitar. (adt)
