KALAMANTHANA, Palangka Raya — Pemerintah daerah didesak untuk bergerak cepat merespons aspirasi warga demi menyukseskan delapan program prioritas nasional (Asta Cita). Kebutuhan mendasar masyarakat di tingkat tapak dinilai saling berkelindan dengan target pembangunan nasional.
Desakan ini disuarakan Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini. Ia menekankan bahwa beragam keluhan yang diserap melalui reses serta kunjungan kerja wajib dijadikan kompas utama dalam merumuskan arah kebijakan daerah.
“Aspirasi masyarakat harus dipandang sebagai masukan penting dalam menentukan arah pembangunan. Apa yang disampaikan warga di lapangan pada dasarnya berkaitan langsung dengan program prioritas nasional,” tegas Pipit.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan suara warga di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan. Masyarakat di dua wilayah tersebut mendesak adanya suntikan dukungan nyata pada sektor perikanan serta pertanian guna memperkuat fondasi kemandirian pangan daerah.
“Masyarakat menginginkan adanya bantuan dan perhatian terhadap sektor pertanian maupun perikanan. Ini tentu selaras dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya sektor pangan, Pipit menyoroti sejumlah agenda krusial di wilayah pedesaan yang belum tuntas diselesaikan pemerintah daerah. Isu-isu pembenahan jaringan listrik desa, perluasan akses telekomunikasi, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pembukaan lapangan kerja berkualitas harus menjadi skala prioritas.
Guna memastikan masukan tersebut tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, wakil rakyat ini berkomitmen bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal penganggaran program prioritas secara bertahap.
“Pembangunan desa harus benar-benar diperhatikan. Infrastruktur dasar, akses komunikasi, hingga penguatan BUMDes perlu didorong agar desa bisa berkembang dan mandiri,” ungkap Pipit.
Ia memungkas kinerjanya dengan menegaskan bahwa DPRD Kalimantan Tengah bakal terus menjamin setiap kebutuhan riil warga lokal dapat terakomodasi dalam dokumen pembangunan daerah secara berkelanjutan. (adt)
