KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Asdy Narang, meminta pemerintah lebih serius mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil. Menurutnya, ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan.
Asdy menilai warga di pelosok semestinya bisa menikmati layanan dan fasilitas yang sama seperti masyarakat perkotaan. Kesenjangan itu, kata dia, perlu dijawab dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
“Aspek pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Masyarakat di daerah terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak,” tegas Asdy.
Ia mengungkapkan, masih banyak desa yang sulit dijangkau akibat keterbatasan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya. Kondisi itu berimbas pada akses pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat. Hambatan infrastruktur, dengan kata lain, tidak berdiri sendiri, tetapi merembet ke berbagai aspek kehidupan warga.
Wakil rakyat di DPRD Kalimantan Tengah itu menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan konektivitas. Infrastruktur juga menjadi kunci untuk membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Karena itu, Asdy mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada pembangunan di wilayah yang masih tertinggal. Perhatian tersebut dinilai perlu agar desa-desa terpencil tidak terus berada di posisi belakang dalam peta pembangunan.
Asdy menekankan, hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga hingga pelosok Kalimantan Tengah.
“Jangan sampai masyarakat di desa terpencil terus tertinggal hanya karena minimnya infrastruktur. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” pungkasnya. (adt)
