KALAMANTHANA, Muara Teweh - DPRD Kabupaten Barito Utara mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, termasuk pembahasan dukungan anggaran bagi kegiatan penggiat dan relawan antinarkoba pada tahun anggaran 2027.
Dukungan tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di ruang rapat DPRD, belum lama ini.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Benny Siswanto, dan dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, Kepala Kesbangpol Barito Utara Rayadi beserta jajaran, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Organisasi yang hadir di antaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta mitra strategis penggiat dan relawan antinarkoba.
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung program yang bertujuan melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
“Pada prinsipnya DPRD selalu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kami tidak pernah menghalangi kegiatan yang memiliki tujuan baik, terlebih ini menyangkut masa depan anak-anak dan generasi muda Kabupaten Barito Utara,” tegasnya.
Ia mengatakan, dukungan tersebut juga mencakup pembahasan kebutuhan anggaran untuk menjamin keberlangsungan program penggiat dan relawan antinarkoba. Namun, usulan pembiayaan harus disertai perencanaan yang jelas, terperinci, serta memiliki target hasil yang terukur.
Menurut Taufik, Kesbangpol perlu menyusun rencana kegiatan tahun anggaran 2027 dengan mencantumkan jenis program, pihak yang terlibat, sasaran pelaksanaan, kebutuhan biaya, hingga hasil yang ingin dicapai.
“Silakan dihitung dan disusun secara terperinci kebutuhan anggarannya. Misalnya membutuhkan Rp1 miliar atau bahkan Rp2 miliar, sepanjang memang berdasarkan kebutuhan program dan perencanaannya jelas, tentu dapat dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara tersebut.
Taufik juga meminta agar usulan program dan anggaran segera disampaikan kepada Bupati Barito Utara melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan dokumen penganggaran, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah terkait.
Ia menambahkan, pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, serta para relawan antinarkoba.
Melalui sinergi tersebut, upaya melindungi masyarakat dan generasi muda Barito Utara dari ancaman penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat berjalan lebih optimal. (Sly).
