KALAMANTHANA, Palangka Raya – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengingatkan sekolah penerima bantuan revitalisasi agar menimbang matang pola pelaksanaan kegiatan sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, agar tidak berujung pada keterlambatan pekerjaan.
Sugiyarto menegaskan bahwa pihak sekolah wajib mengukur secara objektif kapabilitas internal sebelum memutuskan skema pengerjaan di lapangan.
Pemerintah memang memberikan keleluasaan bagi institusi pendidikan untuk memilih opsi pengerjaan, baik melalui pihak ketiga maupun berbasis swakelola murni. Kendati demikian, sistem swakelola menyimpan tantangan administratif dan teknis yang kompleks karena seluruh tahapan—mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban—sepenuhnya berada di bawah kendali pihak sekolah.
“Sekolah harus benar-benar melihat kesiapan mereka. Jangan sampai memilih swakelola hanya karena merasa mampu, tetapi pada akhirnya pekerjaan tidak selesai sesuai target,” ujar Sugiyarto, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan, kelalaian dalam memperhitungkan kapasitas manajerial berisiko memicu mangkraknya proyek akibat terbentur tenggat waktu akhir tahun anggaran. Jika skenario buruk tersebut terjadi, instansi pendidikan bersangkutan dipastikan bakal merugi lantaran terhambatnya proses pencairan sisa bantuan.
Guna meminimalisasi potensi penyelewengan maupun kesalahan teknis, Sugiyarto mendorong pelibatan aktif komite sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengawal jalannya proyek fisik tersebut secara transparan.
“Semua proses harus terbuka. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi dan tujuan revitalisasi sekolah dapat tercapai secara maksimal,” tegasnya.
Pihaknya berharap komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dapat mengawal program revitalisasi ini berjalan lancar, sehingga fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar di Bumi Tambun Bungai lekas terdongkrak kualitasnya. (adt)
