KALAMANTHANA, Palangka Raya - Jajaran Komisi I DPRD Kalimantan Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama direksi serta manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng). Pertemuan yang dihelat di ruang rapat gabungan, Kamis (18/6/2026) tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, guna mematangkan persiapan menjelang perhelatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Fokus utama pembahasan diarahkan pada upaya pengawalan tata kelola perusahaan agar bank milik daerah ini senantiasa beroperasi secara transparan, akuntabel, serta mampu mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
“RDP hari ini kita fokuskan untuk mendengarkan pemaparan serta kesiapan manajemen Bank Kalteng menjelang dan pasca-pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Kami di Komisi I ingin memastikan seluruh agenda keputusan RUPS berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta mendukung arah pembangunan Kalimantan Tengah,” ujar Muhajirin, Kamis (18/6/2026).
Dalam sesi evaluasi fiskal, dewan menyoroti laporan neraca keuangan perusahaan, khususnya terkait proyeksi pembagian dividen bagi pemegang saham baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kalteng. Muhajirin menekankan bahwa deviden BUMD sangat diandalkan untuk memperkuat postur APBD dalam menopang sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Sejumlah poin krusial yang dibahas meliputi pemenuhan komitmen modal inti sesuai regulasi OJK, rasio pembagian dividen yang berimbang, serta efisiensi biaya operasional demi mendongkrak margin laba bersih.
Agenda krusial berikutnya menyangkut suksesi dan penataan struktur pengurus, baik jajaran direksi maupun dewan komisaris. Dewan mewajibkan proses seleksi jabatan strategis tersebut berjalan objektif, steril dari intervensi politik, serta wajib mengantongi kelulusan fit and proper test dari OJK guna menjaga kepercayaan publik.
Selain urusan korporasi, lembaga legislatif mendesak manajemen bank daerah untuk memperluas penetrasi pasar hingga ke wilayah pelosok, tidak sekadar mengandalkan segmen aparatur sipil negara (ASN). Bank Kalteng diminta memperkuat penyaluran kredit mikro bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan, dibarengi akselerasi digitalisasi layanan perbankan.
“Hasil RDP hari ini menjadi komitmen bersama. Kami di Komisi I DPRD Kalimantan Tengah siap mendukung langkah-langkah strategis Bank Kalteng selama bertujuan untuk kemajuan daerah, transparansi lembaga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkas Muhajirin. (adt)
