KALAMANTHANA, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa tata kelola fiskal yang terbuka dan profesional menjadi instrumen penentu agar seluruh penerimaan daerah terdistribusi secara efektif untuk membiayai pembangunan daerah.
Karena itu, ia menekankan agar Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut untuk senantiasa mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik agar alokasi anggarannya mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“PAD harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat secara nyata hasil dari PAD yang mereka bayarkan,” ujar Freddy Ering.
Menurut Freddy, sebagai salah satu pilar penopang kemandirian APBD, penerimaan PAD tidak boleh sekadar berfokus pada pencapaian target nominal semata, melainkan wajib diimbangi dengan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
Politisi dari PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa Bumi Tambun Bungai memiliki ceruk pendapatan potensial yang melimpah, khususnya di sektor pariwisata, penanaman modal investasi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Penggalian potensi tersebut memerlukan langkah pengolahan secara serius, berkelanjutan, serta dibarengi terobosan inovasi guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Guna melahirkan program peningkatan pendapatan yang akurat dan komprehensif, Freddy mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi inklusif dengan merangkul kalangan akademisi, dunia usaha, hingga elemen masyarakat luas.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menyusun program peningkatan PAD. Dengan kolaborasi, program akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” jelasnya lebih dalam.
Pihak DPRD Kalimantan Tengah menyatakan komitmen penuh untuk mengawal serta mendukung setiap kebijakan strategis Pemprov Kalteng dalam mengeksplorasi sumber-sumber penerimaan baru. Penguatan pendapatan yang transparan diharapkan memicu percepatan pembangunan yang merata di seluruh pelosok daerah.
“Jika inovasi dan transparansi berjalan seiring, penerimaan daerah dapat meningkat dan manfaatnya akan semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan di Kalimantan Tengah,” tandas Freddy. (adt)
