KALAMANTHANA, Palangka Raya – Seluruh fraksi di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap berikutnya. Sikap bulat itu muncul dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Kamis (25/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Ansyari, didampingi Wakil Ketua III, Junaidi, dan dihadiri anggota dewan secara fisik maupun virtual. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng hadir mewakili Gubernur bersama jajaran kepala dinas dan badan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Juru bicara tiap fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, PAN, hingga fraksi gabungan, mengapresiasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2025 yang tepat waktu dan transparan. Meski menyetujui, fraksi-fraksi turut menyelipkan catatan strategis, kritik membangun, dan masukan soal penyerapan anggaran di sektor prioritas.
Ansyari menekankan bahwa pembahasan mendatang harus membedah belanja anggaran secara rinci.
“Rapat paripurna ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan mekanisme krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Junaidi menambahkan, pemandangan umum fraksi memuat banyak aspirasi warga yang diserap anggota dewan dari lapangan.
“Fokus utama perhatian para anggota dewan meliputi percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan dasar, serta penguatan sektor pertanian dan UMKM guna menopang perekonomian daerah,” kata Junaidi.
Atas nama Gubernur, Sekda menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang, pimpinan fraksi, dan seluruh anggota dewan atas pandangan serta koreksi yang konstruktif. Ia menegaskan pemerintah daerah siap bersikap terbuka dan memberi penjelasan mendalam dalam rapat kerja lanjutan.
Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen Pemandangan Umum Fraksi dari Ansyari kepada Sekda. Setelah itu, DPRD Kalimantan Tengah dijadwalkan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menugaskan Gabungan Komisi untuk menggelar rapat kerja intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat itu bertujuan menyinkronkan seluruh catatan sebelum Raperda disahkan menjadi Peraturan Daerah. (adt)
