KALAMANTHANA, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, mengingatkan agar hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak berhenti sebagai dokumen evaluasi semata. Legislatif berharap setiap catatan yang diberikan diterjemahkan menjadi perbaikan nyata pada pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Ansyari menjelaskan, rekomendasi DPRD bertujuan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar pembangunan di berbagai sektor terus maju. Karena itu, hasil pembahasan LKPJ semestinya menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun langkah perbaikan.
Ia menegaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti semua persoalan telah tuntas. Masih ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan pembenahan harus terus berjalan meski pemerintah daerah telah meraih capaian positif.
“Walaupun kita memperoleh opini WTP, tetap ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD sebagai lembaga pengawas berkewajiban melakukan koreksi, pengawasan, dan mendorong perbaikan ke depan,” kata Ansyari, Jumat (26/6/2026).
Ansyari menilai, tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan berdampak langsung pada kualitas layanan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perhubungan. Karena itu, pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar manfaat pembangunan makin dirasakan warga Kalteng.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Kalimantan Tengah menurutnya berkewajiban mengoreksi dan mengawasi agar perbaikan benar-benar terjadi. Ia menekankan, catatan evaluasi bukan sekadar formalitas, melainkan bahan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
“Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perhubungan masih memerlukan perhatian serius. Kebutuhan dasar masyarakat Kalteng harus menjadi prioritas utama yang dipenuhi,” pungkasnya. (adt)
