KALAMANTHANA, Palangka Raya - Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng memberikan klarifikasi secara rinci mengenai pembengkakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang menembus angka Rp216,072 miliar. Transparansi tersebut dinilai krusial agar tidak memicu prasangka publik di tengah bergulirnya agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Bryan Iskandar, menegaskan bahwa Pemprov Kalteng harus membeberkan indikator utama yang memicu mengendapnya sisa dana dalam jumlah besar tersebut secara komprehensif.
"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif penyebab SiLPA sebesar Rp216,072 miliar itu. Apakah merupakan hasil efisiensi anggaran atau karena ada program strategis yang belum terlaksana," tegas Bryan.
Menurut Bryan, rincian sebab-musabab SiLPA berkaitan erat dengan ukuran efektivitas penyerapan anggaran belanja daerah. Ia menggarisbawahi bahwa andaikata penumpukan dana tersebut bersumber dari penyerapan program strategis yang macet di lapangan, masyarakat berada di pihak yang paling dirugikan karena kehilangan hak atas manfaat pembangunan.
Politisi ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar pengelolaan anggaran daerah pada masa mendatang berjalan lebih terukur dan tidak menyisakan dana idle yang berlebihan.
"Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi program yang menyentuh kepentingan masyarakat justru tidak terlaksana. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan APBD ke depan lebih optimal," ujarnya.
Melalui dorongan kritis ini, Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah berharap pihak eksekutif bersikap kooperatif dan terbuka. Keterbukaan informasi Pemprov Kalteng diyakini menjadi kunci agar proses pembahasan dan audit pertanggungjawaban APBD 2025 dapat berjalan secara objektif, transparan, serta akuntabel. (adt)
