KALAMANTHANA, Palangka Raya - Koreksi anggaran yang melanda struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 memantik atensi serius dari jajaran legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng agar tetap memproteksi alokasi belanja publik untuk sektor-sektor esensial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tengah tekanan fiskal.
Politisi senior dari PDI Perjuangan ini menegaskan, penurunan kapasitas keuangan daerah tidak boleh mengorbankan pos anggaran vital seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut merupakan fondasi utama penggerak kualitas hidup masyarakat yang wajib dijaga kesinambungannya.
“Pemerintah provinsi harus memastikan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun terjadi tekanan pada kapasitas fiskal daerah. Arah kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan publik,” kata Freddy.
Ia menilai, penurunan APBD semestinya dijadikan momentum strategis bagi perangkat eksekutif untuk merombak tata kelola keuangan agar jauh lebih efisien, tepat sasaran, dan menghindari pemborosan belanja birokrasi.
Guna menambal defisit penerimaan, Freddy mendorong Pemprov Kalteng untuk lebih proaktif dan agresif dalam melobi pemerintah pusat guna mengoptimalkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Komponen fiskal pusat tersebut dinilai memegang peranan krusial sebagai penyelamat stabilitas kas daerah di tengah fluktuasi pendapatan lokal.
“Kalau APBD merosot terlalu jauh, tentu akan berdampak pada pelayanan publik. Karena itu Pemprov perlu lebih agresif menjemput DBH dari pusat,” katanya menambahkan.
Pihaknya berharap keseimbangan antara penyesuaian fiskal dan komitmen pembangunan berkelanjutan dapat terus dijaga secara cermat oleh pemerintah daerah demi menjamin kesejahteraan warga Bumi Tambun Bungai tidak tergerus krisis anggaran.
“Penyesuaian fiskal harus tetap sejalan dengan komitmen pembangunan, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (adt)
